Perbaikan Infrastruktur Perairan Butuh Rp 100 Triliun


Pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk memperbaiki infrastruktur perairan menyusul kekeringan yang melanda beberapa daerah akhir-akhir ini.

Deputi Menteri Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Khrisnamurti sebelumnya memperkirakan perbaikan infrastruktur pengairan dan irigasi akan menghabiskan dana Rp70 triliun. Akan tetapi, setelah dihitung ulang kebutuhan tambahan dana mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun.

“Assessment terakhir kita membutuhkan dana lebih besar sekitar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun,” ujarnya, kemarin.

Selama ini, lanjut Bayu, pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan perbaikan jaringan irigasi dan pengairan. Hal itu disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara daerah yang satu dan lainnya.

“Contohnya daerah A mau membangun itu, tapi ternyata menghambat pengairan di daerah B karena daerah aliran sungai� mengalir melintasi sejumlah daerah.”

Dia menilai kekeringan yang melanda sejumlah daerah beberapa waktu belakangan ini belum terlalu mengkhawatirkan. Menurut dia, jumlah lahan kering di Indonesia tidak terlalu besar. Hal ini tampak dari ketersediaan beras di gudang Bulog yang masih mencukupi hingga akhir tahun ini. “Saya pastikan stok beras aman.”

Kendati begitu, pemerintah akan mengupayakan sejumlah proyek pengairan untuk jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek, pemerintah akan menggiatkan proyek penyediaan pompa dan pengadaan air dalam skala mikro.

Konversi lahan

Untuk jangka menengah atau panjang, pemerintah memerlukan program rehabilitasi dan konversi lahan melalui cara-cara yang inovatif. Dia memberi contoh penggunaan tanaman karet dan buah untuk menyerap air.

Dalam kesempatan itu, Bayu tidak menjelaskan target pembangunan infrastruktur. Akan tetapi dia berharap dengan selesainya pembangunan infrastruktur irigasi desa ini dapat mengulang kejayaan Indonesia ketika berhasil swasembada pangan pada 1985. Kondisi tersebut menjadi berat untuk diwujudkan saat ini karena pemerintah memerlukan investasi berskala besar dan harus dilakukan sekaligus. “Jadi tidak bisa dicicil,” tegasnya.

Agus Kartasasmita, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, menuturkan hakikatnya pembangunan infrastruktur menjadi� tanggung jawab pemerintah. Namun, jika anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas tidak masalah swasta dilibatkan untuk mempercepat pembangunannya.

“Prinsipnya memang seharusnya infrastruktur pedesaan didanai dari APBN atau APBD, tapi kalau dananya tidak cukup ya libatkan swasta tidak masalah,”

Bangga Jadi Orang Indonesia

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s